Debat cawapres: Apa yang disorot Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno?


Hak atas foto
AFP/BAY ISMOYO

Debat ketiga pilpres yang digelar Minggu (17/03) malam ini akan diikuti dua calon wakil presiden, yaitu Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Keduanya akan membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan.

Debat ini akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, dan akan disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi.

Berikut sejumlah isu yang kemungkinan besar akan menjadi sorotan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dalam debat cawapres:

Hak atas foto
Jepayona Delita / Barcroft Media via Getty Images

Kartu Indonesia Pintar

Jokowi mengkampanyekan tiga kartu baru, yaitu KIP Kuliah, Kartu Pra-kerja, dan Kartu Sembako Murah. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, mengatakan Jokowi semestinya lebih dulu memperbaiki tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial yang telah berjalan.

Kajian ICW terhadap KIP tahun 2018 menyebut 41,9% anak dari keluarga tidak mampu di Medan, Yogyakarta, Blitar, dan Kupang belum menerima KIP.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES

Image caption

Cawapres Sandiaga Uno dan Ma’ruf Amin menandatangani deklarasi Pemilu Damai di Monas, Jakarta.

Selain karena minim sosialisasi, pemerintah disebut menggunakan data penduduk miskin yang tidak akurat.

Ia mengatakan di sejumlah daerah kartu ini tidak dipegang langsung oleh si penerima manfaat, tapi pihak ketiga, antara lain pengurus sekolah atau pejabat.

Artinya, kata Lais, terdapat potensi penyelewenangan dana. “Banyak capaian target yang sebenarnya tidak sesuai fakta di lapangan.”

“Bukan hanya terjadi pada KIP, tapi juga kartu yang lain karena basis datanya sama. Keluarga miskin yang mendapatkan KIP kan seharusnya juga mendapatkan KIS,” ujar Lais.

Kartu Pra Kerja

Sebelumnya, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Program ini, ujarnya, akan menyasar dua golongan, yaitu pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi yang belum bekerja.

Arya mengatakan pelatihan keterampilan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, di mana dalam proses itu peserta akan diberi tunjangan. Untuk mantan pekerja yang kena PHK, mereka akan tetap diberi tunjangan maksimal tiga bulan setelah proses pelatihan selesai.

Sementara itu, lanjutnya, lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi akan menerima tunjangan maksimal selama setahun setelah memulai pelatihan, selama mereka belum mendapat pekerjaan.

“Kita belum tahu berapa besaran honornya. Targetnya mungkin, sekitar dua juta orang yang akan menerima pelatihan itu di tahun 2020,” ujarnya.

Program OK OCE

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mempopulerkan program OK OCE untuk mengatasi persoalan tenaga kerja, yakni pengangguran.

Hak atas foto
Jepayona Delita / Barcroft Media via Getty Images

“Jadi OK OCE ini seperti sentra satu atap. Kalau selama ini program-program pemerintah tak ada koordinasi lintas sektoral seperti perizinan, pelatihan, permodalan, OK OCE memaksimalkan peran itu,” jelas Rahayu kepada BBC News Indonesia.

Hal lain yang akan dipaparkan Sandi adalah peningkatan kesejahteraan guru tetap dan khususnya guru honorer.

Menurutnya, perhatian pemerintah kepada tenaga honorer masih minim padahal kinerja mereka tak kalah dibanding pegawai tetap. Itu sebabnya Prabowo-Sandi berjanji akan mengangkat mereka menjadi PNS.

BPJS Kesehatan

Layanan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit setiap tahun. Pada tahun 2017, defisit mencapai 9,75 miliar dan di tahun 2018, defisit meloncak hingga Rp10,98 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan ada sejumlah penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan. Pertama, ujarnya, karena besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktuarial. Meski besaran iuran Program JKN-KIS saat ini masih dalam posisi underpriced, ujarnya, pasti ada resistensi dari sebagian masyarakat apabila dilakukan penyesuaian iuran.

Selain itu, data BPJS Kesehatan per Agustus 2018 menyebutkan pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik (berbiaya besar) mencapai Rp 12 triliun atau sekitar 21,07% dari total biaya pelayanan kesehatan.

Hak atas foto
Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency/Getty Images

Padahal, kata Fachmi, penyakit itu sebenarnya bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat.

Sampai dengan 14 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.531 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 2.434 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.093 optik.

Tenaga Kerja Asing

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing yang resmi dan aktif bekerja di Indonesia per 31 Desember 2018 mencapai 95.000 orang.

Jumlah ini meningkat dibandingkan periode sama tahun 2017, yakni 85.974 orang, seperti diungkapkan oleh harian Kompas.

Pendidikan SMK

Triyono, peneliti ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI melansir data Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2018, yang menyebut bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 5,34% atau 7 juta jiwa. Alumni SMK berkontribusi pada 11% dari angka itu, katanya.

Triyono mengatakan program peningkatan keterampilan sangat penting, khususnya bagi para lulusan SMK.

“Sekitar 70 hingga 80% lulusan SMK harus dilatih kembali sebelum terjun ke dunia kerja,” ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Callistasia Wijaya.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *